Gelar Temu Pelanggan : BJIK Siap Tingkatkan Keamanan Data

Post 4 of 59

Perkembangan dunia digital yang semakin pesat, diyakini mampu menjadi salah satu solusi dalam sistem tata kelola pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, sistem pemerintahan berbasis elektronik ( SPBE ) menjadi salah satu prioritas pembangunan. Deputi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIEM ) Eniya L Dewi berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat mendorong kesuksesan penyelenggaraan e-Government yakni ketersediaan sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, dan juga regulasi.

Dalam pembukaan temu pelanggan, Eniya menambahkan, kerjasama dengan pihak – pihak terkait yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan guna mensukseskan penyelenggaraan e-Government.

BJIK selaku balai yang memiliki tupoksi di bidang pelayanan TIK, memiliki beberapa produk yang dapat memudahkan sistem tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah sertifikat digital. Raden Muhammad Taufik Yuniantoro selaku Kepala BJIK memberikan pernyataan bahwa sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 mengenai pelayanan ijin berbasis integrasi secara elektronik, menyatakan pentingnya penggunaan sertifikat digital di era informasi ini demi menjamin keamanan data maupun dokumen.

Temu Pelanggan juga fasilitasi para Kepala Balai periode sebelumnya untuk saling berikan aspirasi dalam menghadapi isu perkembangan TIK | photo courtesy : bppt.go.id

Temu Pelanggan juga fasilitasi para Kepala Balai periode sebelumnya untuk saling berikan aspirasi dalam menghadapi isu perkembangan TIK | photo courtesy : bppt.go.id

Guna mendukung pelayanan sertifikasi digital, saat ini BJIK dalam status terdaftar dalam PSrE  (Penyelenggara Sertifikasi Digital) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain BJIK, lembaga pemerintah  lain yang diberi kewenangan melaksanakan PSrE adalah Badan Siber dan Sandi Negara. Taufik menambahkan, dengan PSrE ini, diharapkan keamanan data dapat ditingkatkan mengacu pada prinsip keamanan yan meliputi confidentiality, integrity, accountability dan non repudiation, sesuai dengan Permenkominfo No.11 Tahun 2018 tentang PSrE.

Selain pelayanan sertifikasi digital, BJIK memiliki layanan pusat data berbasis komputasi awan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan instansi pemerintah untuk fokus melakukan pelayanan publik. Temu Pelanggan yang dihadiri oleh beberapa mitra eksisting BJIK, maupun potensial mitra, juga turut dihadiri oleh beberapa Pimpinan Unit dalam lingkup BPPT. Diharapkan acara ini dapat menjadi sarana sebagai peningkatan awareness terkait perkembangan teknologi berikut layanan yang tersedia, Lebih jauh lagi, menjadi sarana jaring aspirasi konstruktif bagi para pemangku kebijakan. (Red: NN)

Tags: , , , , , ,