Kunjungan Ombudsman ke BJIK dalam Rangka Penilaian Pelayanan Publik

Post 4 of 26

Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan
Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk
yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum
milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan
publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah (pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Ombudsman 02
Pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017, Ombudsman melakukan kunjungan ke Balai Jaringan Informasi
dan Komunikasi (BJIK) dalam rangka penilaian terhadap kepatuhan Kementerian/Lembaga dalam
melakukan pelayanan publik. Terdapat beberapa indikator yang dijadikan dasar penilaian oleh
Ombudsman, antara lain:
1. Standar pelayanan publik, yang meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, produk
pelayanan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif
2. Maklumat layanan
3. Sistem informasi pelayanan publik
4. Sarana, prasarana, dan fasilitas yang meliputi ruang tunggu, toilet, dan loket/meja pelayanan
5. Pelayanan khusus, yang meliputi sarana dan pelayanan khusus bagi pengguna layanan
berkebutuhan khusus
6. Pengelolaan pengaduan yang meliputi sarana pengaduan, informasi prosedur dan tatacara
penyampaian pengaduan, dan petugas pengelola pengaduan
7. Penilaian kinerja, yang meliputi sarana pengukuran kepuasan pelanggan
8. Visi, misi dan moto pelayanan
9. ID Card
10. Pelayanan terpadu

Kunjungan Ombudsman ke BJIK didampingi oleh Ka. Sub Bag Kerja Sama Antar Lembaga BPPT dan
berlangsung sekitar 1 jam dan berjalan dengan lancar. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala BJIK
yaitu Bapak Kelik Budiana beserta jajaran manajemen BJIK yaitu Ka. Sie Kerja Sama dan Pelayanan Jasa
Teknologi, Ibu Novi Turniawati, Ka. Sie Program dan Penerapan Teknologi, Bapak Dani Ramdani, Ka. Sub
Bag Tata Usaha, Ibu Sri Ayu Alfiani dan beberapa staf BJIK.

Ombudsman 01
Dalam memberikan pelayanan terhadap mitra kerjasamanya, dalam hal ini adalah instansi pemerintah
pusat dan daerah, BJIK mengacu pada standar ISO 9001 mengenai Manajemen Mutu dan ISO 27001
mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim
Ombudsman, sebagian besar sudah sesuai dengan standar yang dimiliki oleh BJIK. Sehingga, pertanyaan
yang diajukan oleh tim Ombudsman dapat dijawab dengan baik oleh BJIK serta dilampirkan dengan
bukti tertulis sesuai dengan prosedur ISO yang berlaku di BJIK.

Ombudsman 03