Alasan Indonesia Belajar e-Government dari Korea

Post 24 of 26

Pemerintah berupaya mengembangkan sektor manajemen yang dapat meningkatkan pencapaian kinerja. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan beberapa negara sahabat yang sudah maju di bidangnya. Korea menjadi negara pilihan untuk mengembangkan sistem e-Government yang menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi.

Indonesia dan Korea memulai perjalanan pengembangan sistem pemerintahan hampir bersamaan, yaitu sekitar tahun 1960-an. Dari segi geografis dan metode pembangunan pun hampir sama. Tapi negara Korea lebih cepat bergerak, dan mampu melewati Indonesia yang masih bergerak lamban. “Di Busan ada pabrik besi baja seperti di Cilegon, tapi sekarang Korea sudah punya pabrik Hyundai, sementara Indonesia tetap pabrik besi,” ujar Staf Ahli Bidang kebijakan Publik Rusdianto ketika diwawancarai oleh tim dari Koica di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (20/03).
Dengan alasan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjalin kerjasama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dalam membangun birokrasi baru. “Kami mengadopsi hal-hal positif yang ada dalam pemerintahan Korea, seperti manajemen SDM, ilmu pengetahuannya, dan budaya kerja di Korea,” imbuhnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum Kuniyati mengatakan, kerjasama dengan KOICA sangat membantu dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di Indonesia. “Kami mengadopsi kebijakan-kebijakan baik yang dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan modern Indonesia. Terutama e-Government yang dapat kita ambil sebagai referensi pembangunan,” ungkapnya.
Hal menarik di Korea menurut para staf ahli Kementerian PANRB yaitu Kota Ilmu atau Science City, yang menjadi tempat pembelajaran dalam konsistensi komitmen tingkat tinggi. Di sana petani sudah bisa menjual hasil ladangnya secara online. Meskipun usianya sudah 70 tahun, tapi masih mampu menggunakan internet. “Saya sangat kagum dengan perkembangan teknologi dan masyarakatnya yang sangat pesat,” lanjut Kuniyati.

Asdep Assessmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III Adi Kresno yang turut diwawancara oleh Tim Koica menambahkan, reformasi birokrasi sebagai prioritas dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, merupakan nomenklatur Kementerian PANRB yang berkontribusi mendayagunakan aparatur negara supaya SDM menjadi efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan. (bby/HUMAS MENPANRB)

Sumber : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2368-alasan-indonesia-belajar-e-government-dari-korea